Kampung Pulo Gundul, Kramat Sentiong, di Jakarta Pusat, tak ubahnya kebanyakan permukiman asli modern di jantung ibukota Jakarta; kumuh, padat dan bising, karena dilintasi jalur kereta api dengan intensitas lalulintas padat.

Namun bagi AM Fatwa, aktivis Petisi 50 dan mantan wakil ketua MPR di era reformasi, tempat ini dinilai bersejarah. “Di tempat inilah rapat Petisi 50 yang dipimpin Letjen (Purn) HR Darsono berlangsung,”kenang AM Fatwa.”Keesokan harinya seluruh peserta rapat diciduk dan dipenjarakan.’

AM Fatwa tidak bisa melupakan semua itu dan dia mengabadikannya dengan mendirikan Sekolah Putra Fatahillah bagi masyarakat sekitar diatas tanah seluas 2.000 meter persegi.

Peletakan batu pertama pembangunan sekolah  tersebut dilakukan Walikota Jakarta Pusat, Prof Dr Sylvana Murni yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR RI A. Farhan Hamid, Dubes Belanda Dr. Nikolaos van Dam, Atase Kebudayaan Iran di Indonesia Mohammad Ali Rabbani, Anggota DPD RI dan Anggota DPRD DKI Jakarta, pekan lalu. Rencananya, sekolah empat lantai itu mampu menampung peserta didik dari tingkat taman kanak-kanak sampai SMA. Sekolah itu juga  akan dilengkapi dengan berbagai sarana  belajar mengajar memadai.

Pembangunan tidak akan dilakukan sekaligus, tetapi bertahap. AM Fatwa yakin akan ada generasi berikut yang melanjutkan pembagunan sekolah ini, sampai benar-benar menjadi monumen bersejarah.”Soekarno tidak membangun Monumen Nasional (Monas) dalam satu atau dua tahun,tapi bertahap dan generasi berikut terus melanjutkannya,” ujar Fatwa kepada wartawan, baru-baru ini.

AM Fatwa memilih nama Fatahillah untuk sekolah ini karena kekagumannya pada tokoh Islam  pembebas Sunda Kelapa dari  cengkeraman Portugis.”Sayapun menggunakan nama Fatahillah untuk anak saya; Ikrar Fatahillah,” kata Fatwa lagi.”Istri saya pun berlatar belakang pendidik dan mendirikan taman kanak-kanak bernama Putra Fatahillah di emperan rumah mertua.”

AM Fatwa telah lama merencanakan pembangunan sekolah ditempat ini. Ia mengajukan permohonan ijin ke instansi terkait tahun 2007, tapi selama lebih 2,5 tahun tidak diproses dan terkatung-katung. Beberapa kali menanyakan ke instansi terkait, tapi selalu di jawab dengan janji. Terakhir ia menelpon penjabat yang menangani perijinan dari Masjidil Haram, tapi tak dijawab.

“Akhirnya  saya  putuskan bertemu langsung Gubernur DKI Jakarta dan tidak lama kemudian disposisi keluar,” kenang tokoh yang pernah menerima penghargaan sebagai pejuang anti-kedzaliman dari Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad.

Sejenak melihat kebelakang, kampung Pulo Gundul sebenarnya menyimpan sejarah unik. Ditahun 1950 sampai 1960-an, Kampung Pulo Gundul dikenal sebagai daerah hitam dengan dua tokoh legendarisnya; Mat Bendot sang penguasa kawasan dan Syafei yang diangkat menjadi menteri khusus keamanan dalam cabinet Dwikora II pimpinan Presiden Soekarno.

Di era Orde Baru, Pemerintah DKI Jakarta membangun perpustakaan, yang saat diresmikan dihadiri Gubernur Ali Sadikin dan Panglima Kodam Jaya. Namun Pulo Gundul menjadi Populer  ketika menjadi pertemuan Petisi 50. Dubes Amerika Serikat (AS) pernah berkunjung ketempat ini atas desakan Senat AS yang peduli terhadap persoalan hak asasi  manusia dan politik.

Kampung Pulo Gundul juga populer dikalangan aktivis HAM Belanda dan Negara-negara Eropa lainnya, diera 1970 – 1980-an. Ini terbukti dari banyaknya surat-surat simpati yang diterima AM Fatwa, yang semuannya menyebut kampung Pulo Gundul.

Bagi AM Fatwa berkunjung ketempat ini sama halnya  dengan mengenang saat-saat penuh perjuangan dalam hidupnya. Perjuangan yang dimulai tahun 1970, ketika dia dikirim Kesatuan Marinir, saat itu AM Fatwa menjadi Imam marinir ke Jakarta.

Di Jakarta , Gubernur Ali Sadikin mengangkatnya sebagai pegawai DKI. Setelah Ali Sadikin tidak lagi menjadi Gubernur, Fatwa dikenal sebagai tokoh oposisi Islam garis keras yang dituding berusaha akan mengulingkan pemerintahan Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto.

Ia beberapa kali diciduk Laksus, lalu diadili dan divonis penjara 18 tahun. Ketika Soeharto mendekat ke kelompok Islam, Fatwa di bebaskan. Tahun 1998, ketika mahasiswa menguasai Gedung DPR/MPR, Fatwa ikut memanjat ke atap gedung. “  Ketika itulah tiba-tiba saya menjadi anggota Parlemen, banyak diplomat bertanya; koq bisa lambang garuda ada didada saya,” kenang Fatwa.

AM Fatwa selalu menaruh hormat kepada siapapun yang memiliki visi memajukan Islam. Alasan ini pula yang membuatnya memilih Walikota Jakarta Pusat, Prof Dr Sylvana Murni menjadi peletak batu pertama Sekolah Putra Fatahillah.

Bersama Gubernur Ali Sadikin, AM Fatwa merintis pembangunan Pondok Karya seluas 18 hektar. Kala itu AM Fatwa adalah Sekjen Penyelenggara MTQ ke V. Pondok Karya kini menjadi PKP Islamic School, dengan fasilitas serba lengkap. Gubernur Sutiyoso membantu mendorong perolehan anggaran Rp 30 Milyar untuk PKP Islamic School.

Gubernur Sutiyoso patut kita hargai. Beliau banyak melanjutkan gagasan Gubernur Ali Sadikin dan meninggalkan proyek monumental seperti tempat pelacuran Kramat Tunggak di Jakarta Utara disulap menjadi Islamic Centre,”Ujar AM Fatwa. (JBK)